Dalam debat sengit tentang proyek Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud) yang tengah menyusun ulang narasi sejarah nasional, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan angkat suara keras. Dia memperingatkan agar proses penulisan ulang sejarah tidak berubah menjadi manipulasi narasi sejarah harus ditulis secara jujur, utuh, tanpa pengurangan ataupun penambahan.
Anies: “Sejarah Itu Harus Lengkap, Apa Adanya”
Pada 13 Juli 2025, usai menghadiri rapimnas suatu organisasi di Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan pesannya tegas soal pentingnya objektivitas dalam penulisan sejarah. Menurutnya, sejarah bukan bahan untuk diedit semaunya “penting untuk tidak mengurangi dan juga tidak menambah, tapi selengkap apa adanya,” tegas Anies.
Tujuannya agar sejarah bisa menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang keberhasilan dijadikan kebanggaan, kekurangan dijadikan refleksi dan koreksi.
Proyek Penulisan Ulang Sejarah: Ambisius dan Kontroversial
Proyek penulisan ulang sejarah nasional ini digagas oleh Kemenkebud dan melibatkan sekitar 113 sejarawan dari seluruh Indonesia.
Menurut rencana, buku sejarah baru ini dirancang mencakup periode luas mulai dari masa prasejarah, era kolonial, kemerdekaan, hingga periode modern.
Prosesnya berjalan cepat bahkan sudah disebut progres penyusunan telah mencapai ≈ 80%.
Tapi cepat bukan berarti tanpa risiko. Banyak pihak yang memperingatkan agar penulisan ulang ini tidak jadi alat untuk menyederhanakan atau bahkan menutup-nutupi fragmen sejarah yang “tak nyaman.” Mereka menekankan pentingnya fakta, pluralitas perspektif, dan keberanian untuk menulis bagian kelam bangsa.
Kritik dari Banyak Sisi: Mengapa Banyak yang Khawatir
Beberapa aktor politik dan akademik telah angkat suara:
- PDI Perjuangan melalui juru bicaranya menegaskan bahwa penulisan sejarah tidak boleh menjadi “his‑story” dari satu pihak saja sejarah harus sesuai fakta, bukan propaganda versi pemenang.
- Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menyebut bahwa proyek ini berpotensi menjadi “legitimasi kekuasaan,” dan meminggirkan peristiwa penting, termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
- Kritik juga datang dari kalangan sejarawan dan akademisi mereka memperingatkan bahwa sejarah bukan monolitik: beragam pengalaman, perspektif, dan kebenaran harus diakui. Menghapus, menyederhanakan, atau menafsirkan ulang tanpa transparansi akan merusak warisan kolektif bangsa.
Kekhawatiran semakin besar mengingat sejarah Indonesia tidak hanya soal masa keemasan, tapi juga luka, konflik, pelanggaran bagian penting yang membentuk karakter bangsa.
Kenapa Pernyataan Anies Penting dan Relevan
Suara Anies penting karena sejumlah alasan:
- Dia menekankan prinsip dasar penulisan sejarah: kejujuran, objektivitas, dan kelengkapan narasi. Ini bukan hanya soal “apa yang enak dibaca,” tapi soal menjaga memori kolektif bangsa agar tidak didistorsi.
- Pernyataannya hadir di tengah ketidakpastian publik terhadap proyek sejarah baru memberikan semacam peringatan agar penulisan ulang tidak berubah menjadi alat propaganda.
- Jika diikuti, pendekatan “apa adanya” bisa menjaga keseimbangan: fakta heroik dan tragedi bangsa sama-sama diakui yang memberi pelajaran, membangun kesadaran, dan menghormati korban sejarah.
Tapi Tantangannya Berat: Waspadai “Sejarah Versi Pemerintah”
Walaupun proyek ini digagas atas nama pembaruan dan edukasi, ada risiko besar yang disorot banyak pihak:
- Narasi “resmi” bisa menyederhanakan sejarah, mengabaikan keberagaman pengalaman dan memarginalkan kelompok tertentu.
- Ada potensi penghapusan fakta-fakta pahit, terutama pelanggaran HAM, konflik, atau sejarah minoritas hal-hal yang seharusnya tetap dikenang agar tidak berulang.
- Jika penulisan sejarah dikontrol ketat oleh institusi pemerintahan tanpa keterbukaan publik dan pluralitas akademik, maka sejarah bisa berubah menjadi alat ideologis, bukan pelajaran jujur.
Sejarah Harus Jadi Cermin, Bukan Catatan Indah Semata
Pernyataan Anies Baswedan hadir sebagai pengingat keras bahwa sejarah bukan catatan slogan dan kebanggaan semata. Sejarah seharusnya menjadi cermin yang menampilkan segala aspek: prestasi, perjuangan, kesalahan, konflik agar bangsa bisa belajar, merenung, dan tumbuh lebih bijak.
Jika penulisan ulang sejarah dilakukan dengan itikad baik jujur, penuh data, transparan, dan inklusif maka ini bisa menjadi lompatan penting untuk memperkuat identitas nasional dan pemahaman generasi muda.
Namun jika proyek ini dipaksakan tanpa refleksi, tanpa keberagaman perspektif, maka sejarah berisiko jadi kisah tunggal; bukan sebagai pembelajaran, tapi instrument kekuasaan.
Peringatan Anies harus dijadikan pijakan: “Tulislah sejarah apa adanya” karena bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi masa lalunya, bukan menyembunyikannya.