Apa Itu Pph Pasal 21?

MEREBAKNYA pandemi virus corona (Covid-19) menciptakan pemerintah merilis majemuk bonus perpajakan. Salah satu bentuk bonus yg diberikan merupakan relaksasi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yg termuat pada dua anggaran.

Pertama, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/2020 yang menaruh pembebasan pemotongan PPh Pasal 21 buat wajibpajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan menurut pihak eksklusif atas jasa eksklusif yg diharapkan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, PMK 44/2020 yang menaruh fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) buat pegawai menggunakan kriteria tertentu yang bekerja dalam pemberi kerja yg memenuhi kualifikasi. Beleid ini adalah perubahan berdasarkan PMK 23/2020. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 21?

DefinisiMERUJUK pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), PPh Pasal 21 adalah mutilasi pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan menggunakan nama & dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh harus pajak orang eksklusif dalam negeri.

Secara lebih luas, Pasal 1 nomordua Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER – 16/PJ/2016 (PER-16/2020) mendefinisikan PPh Pasal 21 menjadi pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain menggunakan nama & dalam bentuk apapun.

Adapun pembayaran tersebut sehubungan menggunakan pekerjaan atau jabatan, jasa, & aktivitas yang dilakukan sang orang pribadi subjek pajak pada negeri (SPDN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Merujuk pada 2 definisi yang dijabarkan dapat diketahui ruang lingkup PPh Pasal 21 tidak terbatas pada gaji yang diterima oleh pegawai pada suatu perusahaan, tetapi mencakup aneka macam jenis penghasilan yg diterima orang eksklusif SPDN berdasarkan majemuk jenis aktivitas atau usaha.

Pemotong PPh Pasal 21SEBAGAI pajak yg meliputi aneka macam jenis penghasilan, pemotong menurut PPh Pasal 21 pun majemuk & tergantung dalam jenis penghasilan yg diperoleh. Merujuk dalam Pasal 21 ayat (1) UU PPh masih ada lima pihak yg dimandatkan sebagai pemotong PPh Pasal 21.

Pertama, pemberi kerja yg membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, & pembayaran lain sebagai imbalan atas pekerjaan yg dilakukan pegawai atau bukan pegawai. Kedua, bendahara pemerintah yg membayar aneka macam jenis penghasilan sehubungan menggunakan pekerjaan, jasa/kegiatan.

Ketiga, dana purna tugas atau badan lain yg membayar uang purna tugas & pembayaran lain menggunakan nama apa pun dalam rangka purna tugas. Keempat, badan yg membayar honorarium atau pembayaran lain menjadi imbalan atas jasa termasuk jasa energi pakar yang melakukan pekerjaan bebas. Kelima, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas.

Secara lebih jelas, Pasal 2 ayat (1) PER-16/2020 menjelaskan pemberi kerja terdiri atas orang pribadi, badan/cabang, perwakilan, atau unit yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi terkait menggunakan pembayaran penghasilan.

Selanjutnya, bendahara atau pemegang kas pemerintah yg diberikan kewajiban memotong PPh Pasal 21 termasuk bendahara atau pemegang kas dalam misalnya institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau forum pemerintah, lembaga negara lainnya, & Kedutaan Besar Republik Indonesia pada luar negeri.

Kemudian, pemotong pajak juga mampu asal orang eksklusif yang melakukan aktivitas bisnis atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar penghasilan baik berupa honorarium, komisi, fee atau imbalan lain pada pemberi jasa, tenaga ahli, peserta pendidikan/training sampai pegawai magang.

Sementara itu, penyelenggara kegiatan termasuk juga badan pemerintah, organisasi yg bersifat nasional & internasional, serikat, orang langsung serta forum lainnya yg menyelenggarakan kegiatan dan membayar honorarium, bantuan gratis, atau penghargaan dalam bentuk apapun.

Wajib Pajak PPh Pasal 21LUASNYA cakupan PPh Pasal 21 jua menciptakan penerima penghasilan yg disasar pajak jenis ini bermacam-macam. Merujuk pada Pasal tiga PER-16/2020, secara ringkas masih ada enam kategori penerima penghasilan yg dikenakan PPh Pasal 21.

Pertama, pegawai. Kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk pakar warisnya. Ketiga, bukan pegawai. Keempat, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai pada perusahaan yg sama.

Kelima, mantan pegawai, Keenam, peserta kegiatan yang mendapat atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu aktivitas. Adapun pelbagai penerima penghasilan tersebut memiliki mekanisme perhitungan yg berbeda-beda.

Objek Pajak PPh Pasal 21SEBAGAI pajak yg menyasar penghasilan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama & dalam bentuk apapun, penghasilan yg menjadi objek PPh Pasal 21 jua sangat bervariasi. Merujuk dalam Pasal lima PER-16/2020, penghasilan yg dipotong PPh Pasal 21 dapat diklasifikasikan sebagai 9 jenis.

Pertama, penghasilan pegawai tetap, baik teratur juga tidak teratur. Kedua, penghasilan penerima pensiun berupa uang/sejenisnya. Ketiga, penghasilan uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan/ agunan hari tua yang dibayar sekaligus, melewati jangka dua tahun semenjak pegawai berhenti bekerja.

Keempat, penghasilan pegawai tidak permanen/energi kerja tanggal berupa upah harian/mingguan/bulanan atau satuan/borongan. Kelima, imbalan pada bukan pegawai, berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa yg dilakukan.

Keenam, imbalan kepada peserta aktivitas, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang kedap, honorarium, hibah atau penghargaan menggunakan nama & pada bentuk apapun, & imbalan homogen menggunakan nama apapun.

Ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yg bersifat nir teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yg tidak merangkap sebagai pegawai permanen pada perusahaan yg sama.

Kedelapan, penghasilan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, insentif atau imbalan lain yg nir teratur yang diterima mantan pegawai. Kesembilan, penghasilan berupa penarikan dana purna tugas oleh peserta yg masih berstatus pegawai, dari dana pensiun yg pendiriannya sudah disahkan Menteri Keuangan.

SimpulanBERDASARKAN klasifikasi yang diberikan dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau aktivitas apapun yg dilakukan sang orang pribadi dalam negeri.

Dengan demikian, PPh Pasal 21 memliki cakupan yang luas dan tidak sekadar pajak yg dikenakan atas penghasilan yg diterima pegawai pada suatu perusahaan. Cakupannya yg luas menciptakan pemotong, penerima, objek, hingga mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bervariasi. (Bsi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *