Jakarta — Kebijakan sertifikasi halal kembali menjadi sorotan dalam rapat bersama DPR RI. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal memberikan respons tegas dan terbuka terhadap sejumlah kritik terkait implementasi kebijakan sertifikasi halal nasional.
Isu yang Disorot DPR
Beberapa anggota DPR menyoroti kesiapan pelaku usaha dan efektivitas sosialisasi. Kritik tersebut dijawab Babe Haikal dengan memaparkan capaian BPJPH dan langkah perbaikan yang sedang dilakukan.
Penjelasan BPJPH
Babe Haikal menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan masa transisi panjang sebelum pemberlakuan wajib sertifikasi halal. Selain itu, tersedia program sertifikasi halal gratis bagi UMKM.
Pendekatan Edukatif dan Persuasif
Dalam menanggapi kritik, BPJPH memilih pendekatan edukatif, bukan represif. Sosialisasi dan pendampingan terus diperkuat agar pelaku usaha memahami kewajiban dan manfaat sertifikasi halal.
Komitmen Transparansi
Babe Haikal menyatakan kesiapan BPJPH untuk diawasi publik dan DPR. Transparansi dinilai sebagai kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
Respons Babe Haikal di DPR menunjukkan komitmen BPJPH dalam menjalankan sertifikasi halal secara adil, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha kecil.