Konsultan Pajak Kemang Jakarta Perubahan Tarif Pph Jasa Konstruksi – Konsultan Pajak

Pemerintah telah membarui Tarif konsultan pajak jakarta utara PPh Jasa Konstruksi. Perubahan ini mulai berlaku 21 Februari 2022 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022.

Perubahan ini terkait menggunakan adanya Pandemi Covid-19. Karena itu, pada Pasal 10D disebutkan bahwa ketentuan tarif ini akan dinilai setelah 3 tahun berlaku. Artinya, mungkin ada perubahaan lagi di tahun 2025.

Dulu, jasa konstruksi itu dibagi tiga yaitu perencanaan, aplikasi, & pengawasan. Hal ini bisa baca di definisi jasa kontruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, & layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Sekarang jasa konstruksi dibagi lima, yaitu:a. klasifikasi bisnis jasa konsultansi konstruksi buat sifat umum;b. klasifikasi bisnis jasa konsultansi konstruksi buat sifat seorang ahli;c. pembagian terstruktur mengenai usaha pekerjaan konstruksi buat sifat generik;d. ktasifikasi usaha pekerjaan konstruksi buat sifat spesialis; dane. pembagian terstruktur mengenai bisnis pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Dan definisi jasa konstruksi menjadi :

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.Pasal 1 angka dua PP Nomor 9 Tahun 2022

Dari definisi ini, Jasa Konstruksi dibagi 2, yaitu jasa konsultansi, dan pekerjaan. Gampangnya jasa konsultansi yg dulunya jasa perencanaan dan jasa supervisi.

Layanan jasa konsultansi konstruksi mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang mencakup pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

Layanan jasa pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan yg meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan pulang suatu bangunan.

Sedangkan pekerjaan konstruksi terintegrasi merupakan gabungan keduanya. Lebih lengkap, dan lebih kompleks.

Layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi meliputi adonan pekerjaan konstruksi & jasa konsultansi konstruksi, termasuk pada dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam contoh penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta contoh penggabungan perencanaan & pembangunanTarif PPh Jasa Konstruksi

Seperti di peraturan pemerintah sebelumnya, PPh Jasa Konstruksi dikenai PPh Final. Artinya, PPh terutang dikenai menurut nilai kontrak dikalikan menggunakan tarif.

Nilai Kontrak Jasa Konstruksi merupakan nilai yang tercantum atau seharusnya tercantum dalam kontrak Jasa Kohstruksi secara holistik.

Sedangkan tarif PPh Jasa Konstruksi:

a. 1,75% (satu koma tujuh puluh 5 %) buat pekerjaan konstruksi yang dilakukan sang penyedia Jasa yg memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;

b. 4% (empat persen) buat pekerjaan konstruksi yg dilakukan oleh Penyedia Jasa yang nir memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;

c. dua,65% (2 koma enam puluh 5 persen) buat pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan alfabetb

d. dua,65% (2 koma enam puluh lima %) buat pekerjaan konstruksi terintegrasi yg dilakukan sang Penyedia Jasa yang mempunyai sertifikat badan usaha;

e. 4% (empat %) buat pekerjaan konstruksi terintegrasi yg dilakukan sang Penyedia Jasa yg nir memiliki sertifikat badan bisnis;

f. tiga,lima% (tiga koma lima persen) buat jasa konsultansi konstruksi yg dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan bisnis atau sertifikat kompetensi kerja buat usaha orang perseorangan; &

g. 6% (enam %) untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan sang penyedia Jasa yg tidak mempunyai sertifikat badan bisnis atau sertifikat kompetensi kerja buat bisnis orang perseorangan.

Sertifikat badan usaha merupakan tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi & kualifikasi atas kemampuan usaha Jasa Konstruksi termasuk output penyetaraan kemampuan Jasa Konstruksi asing yg dimuntahkan sang:lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan bisnis yg terakreditasi sang Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, dan dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK);lembaga tunjangan profesi badan bisnis yang telah diakreditasi oleh menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang tenaga & asal daya mineral; ataumenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Jadi, sekarang sertifkat badan usaha tidak hanya dimuntahkan sang LPJK seperti dulu. Namun termasuk sertifikat teknik yang dimuntahkan oleh Kementerian ESDM.

Sertifikat kompetensi kerja buat bisnis orang perseorangan adalah indikasi bukti pengakuan kompetensi energi kerja konstruksi yang dimuntahkan oleh forum tunjangan profesi profesi dan dicatat sang lembaga pengembangan jasa konstruksi.

Yang sedikit membingungkan terdapat di huruf c, yaitu frase “penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam alfabeta dan alfabetb”. Ternyata menurut penjelasannya, tarif dua,65% buat klasifikasi menengah & akbar.

Yang dimaksud dengan “Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a & alfabetb” antara lain Penyedia Jasa yg mempunyai kualifikasi bisnis menengah atau kualifikasi bisnis akbar atau seorang ahli.Penjelasan PP nomor9 tahun 2022

Seperti definisi diatas, tarif jua bisa dibagi 2,yaitu jasa konsultansi, & pekerjaan.

Tarif PPh Jasa Konsultasi yaitu:jasa konsultansi konstruksi yg dilakukan oleh penyedia Jasa yg memiliki sertifikat badan bisnis atau sertifikat kompetensi kerja buat bisnis orang perseorangan (alfabetf), dan jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan sang penyedia Jasa yang nir mempunyai sertifikat badan bisnis atau sertifikat kompetensi kerja buat bisnis orang perseorangan (alfabetg).

Sedangkan PPh Pekerjaan Konstruksi sisanya. PPh Pekerjaan Konstruksi terdapat yg buat UKM (alfabeta), tidak mempunyai sertifikat atau kompetensi perorangan (alfabetb), dan besartermasuk seorang ahli (alfabetc).

Huruf d & alfabete buat Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi. Untuk yang tidak memiliki sertifikasi menggunakan alfabete.

Berdasarkan penggolongan terserbut, kita bisa kesimpulan bahwa pemborong bangunan (rumah dan kantor) perorangan yang nir mempunyai kompetensi keahlian jasa konstruksi permanen dikenai PPh final. Tidak dikenai PPh Pasal 21. Ini lantaran orang eksklusif tadi menjadi pengusaha. Berbeda dengan tukang yg bekerja pada pengusaha perorangan tersebut.Contoh Kasus Jasa KonstruksiPP Nomor 9 Tahun 2022

Author: Raden Agus Suparman

Pegawai DJP semenjak 1993 hingga Maret 2022. Konsultan Pajak semenjak April 2022. Alumni magister administrasi & kebijakan perpajakan angkatan VI FISIP Universitas Indonesia.Perlu konsultasi?Sila kirim email ke kontak@aguspajak.comatau klik https://aguspajak.com/konsultasi/atau melalui pelaksanaan chatting yang tersedia.Terima kasih sudah membaca goresan pena saya pada aguspajak.comSemoga aguspajak menjadi rujukan pengetahuan perpajakan.View all posts by Raden Agus Suparman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *