Konsultan Pajak Senayan Jakarta Pph Pasal 21: Apa Itu & Cara Menghitungnya – Cermati.com

Pph Pasal 21: Apa Itu & Cara Menghitungnya – Cermati.com

Edited byCermati.com8 Maret 2019
Mari mengenal apa itu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Ada yg belum memahami apa itu PPh 21? Jika belum tahu, mari kita mulai dengan pengertian PPh 21. PPh 21 dari Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa honor , upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain menggunakan nama dan dalam bentuk apapun yg sehubungan menggunakan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang eksklusif subjek pajak pada negeri.
Setelah mengetahui apa itu PPh 21, kemudian pekerjaan apa sajakah sebenarnya yang dikenai harus pajak PPh 21? Mari kita simak daftar pekerjaan yang dikenai wajibpajak PPh 21 pada bawah ini.
Baca Juga: 3 Aturan Pajak Berubah, Lapor SPT Pajak Tahunan Makin Mudah
Bingung cari Kartu Kredit Terbaik? Cermati punya solusinya!
Bandingkan Produk Kartu Kredit Terbaik!
Wajib Pajak PPh 21
Wajib Pajak PPh Pasal 21
Wajib pajak PPh Pasal 21 merupakan orang yg dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh21 dari Perdirjen PER-32/PJ/2015 Pasal 3 harus pajak PPh 21. Jika disimpulkan peserta harus pajak terbagi menjadi 6 kategori, diantaranya pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun & pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta aktivitas. Secara lebih rinci peserta wajibpajak merupakan sebagai berikut:
b. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau agunan hari tua, termasuk ahli warisnya pula adalah harus pajak PPh 21
c. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang mendapat atau memperoleh penghasilan sehubungan menggunakan hadiah jasa, mencakup:
Tenaga pakar yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri berdasarkan advokat, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto contoh, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan artis lainnya;
Olahragawan;
Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, & moderator;
Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
Pemberi jasa pada segala bidang termasuk teknik, komputer & sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronik,  fotografi, ekonomi, dan sosial dan pemberi jasa pada suatu kepanitiaan;
Agen iklan;
Pengawas atau pengelola proyek;
Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang sebagai mediator;
Petugas penjaja barang dagangan;
Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan aktivitas homogen lainnya.
d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap dalam perusahaan yg sama
e. Mantan pegawai; &/atau
f. Wajib pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang mendapat atau memperoleh penghasilan sehubungan menggunakan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
Peserta perlombaan dalam segala bidang, diantaranya perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi & perlombaan lainnya;
Peserta kedap, konferensi, sidang, rendezvous, atau kunjungan kerja;
Peserta atau anggota pada suatu kepanitiaan menjadi penyelenggara kegiatan tertentu;
Peserta pendidikan & pembinaan; atau
Peserta aktivitas lainnya.
Nah itulah daftar peserta harus pajak PPh 21, selanjutnya yang wajibkita ketahui adalah apa dasar-dasar pengenaan pajak PPh 21 sebelum nantinya kita mengetahui tarif pajak PPh 21.
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Pemahaman Mengenai Dasar Pengenaan Pajak
Apa itu Dasar Pengenaan Pajak (DPP)? Adalah dasar pengenaan pajak yg diperoleh berdasarkan penghasilan kena pajak menurut harus pajak penerima penghasilan. Apa saja DPP bagi para wajibpajak PPh 21? Berikut dasar pengenaan & mutilasi PPh Pasal 21:
a. Penghasilan Kena Pajak (PKP), yg berlaku bagi:
Pegawai permanen
Penerima pensiun terpola
Pegawai nir tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yg diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000
Bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan
b. Jumlah penghasilan yg melebihi Rp450.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak permanen atau energi kerja tanggal yg mendapat upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima pada satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000.
c. Dasar pengenaan & mutilasi PPh 21 selanjutnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yg berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal tiga alfabetc yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
d. Jumlah penghasilan bruto yg berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan pada atas.
Itulah peraturan dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21. Setelah ini akan dibahas tarif PPh 21 yg penting untuk dipandang agar nir gundah jika Anda membayar pajak.
Tarif PPh 21
Tarif PPh Pasal 21
Setelah memahami bagaimana Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dijelaskan di atas, maka mengetahui berapa pajak PPh 21 yg wajibdibayarkan oleh peserta wajibpajak adalah hal yg penting. Wajib pajak yang dimaksudkan pada sini adalah yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tarif PPh 21 dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dibulatkan ke bawah pada ribuan penuh.
Pengenaan tarif PPh bersifat progresif artinya semakin tinggi penghasilan yg Anda terima atau peroleh, maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Berikut tarif pajak PPh 21 dari Tarif Pasal 17 Undang-undang (UU) PPh:
1. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000, kena 5%
dua. Di atas Rp50.000.000 sampai menggunakan Rp250.000.000 kena tarif 15%
3. Di atas Rp250.000.000 sampai menggunakan Rp500.000.000 sebesar 25%
4. Di atas Rp500.000.000, tarif yang dipungut sebesar 30%
Namun peraturan tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yg nir memiliki NPWP misalnya dikutip dari Perdirjen 32/2015, sebagai berikut:
1. Bagi penerima penghasilan yang nir memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yg diterapkan terhadap harus pajak yang mempunyai NPWP.
2. Jumlah PPh Pasal 21 yg harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan sebanyak 120% berdasarkan jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku buat pemotongan PPh Pasal 21 yg bersifat nir final.
4. Dalam hal pegawai permanen atau penerima pensiun terjadwal sebagai penerima penghasilan yang sudah dipotong PPh Pasal 21 menggunakan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendaftarkan diri buat memperoleh NPWP pada tahun kalender yang bersangkutan paling usang sebelum pemotongan PPh Pasal 21 buat Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebanyak 20% lebih tinggi tadi diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang buat bulan-bulan selanjutnya selesainya memiliki NPWP.
Baca Juga: Memahami Pajak UMKM, Keuntungan, & Cara Perhitungannya
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Penghasilan Tidak Kena Pajak
Untuk penghasilan Anda yg dikenai Pajak Penghasilan yg bersifat tidak final, maka Anda berhak atas pengurang penghasilan neto sejumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Konsultan pajak jakarta pusat. Besarnya PTKP per tahun dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan sebagai berikut:
a. Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang langsung;
b. Rp4.500.000 tambahan buat Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp54.000.000 tambahan buat seorang isteri yg penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
d. Rp4.500.000 tambahan buat setiap anggota famili sedarah dan famili semenda pada garis keturunan lurus serta anak angkat, yg menjadi tanggungan sepenuhnya, paling poly tiga orang buat setiap keluarga.
Batasan PTKP tadi tidak berlaku untuk:
1. Penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp4.500.000 sebulan; atau
dua. Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan
tiga. Penghasilan berupa honorarium

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *